Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025. Launching DKB per Juni 2025 ini dilaksanakan di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).
Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, dari total jumlah penduduk sebanyak 286.693.693 jiwa per 30 Juni 2025, terdapat usia produktif 15-64 tahun sebesar 69,51 persen atau 199.284.782 jiwa jiwa. Kemudian disusul usia muda 0-14 tahun sebanyak 64.339.503 jiwa (22,44%) dan usia tua di atas 65 tahun sebanyak 23.069.408 jiwa (8,05%).
"Sebanyak 69,51 persen penduduk usia produktif ini modal yang sangat besar menuju Indonesia Emas 2045, dan kita berharap bisa menopang laju pertumbuhan Indonesia menjadi negara besar No. 3 atau 4 di dunia," kata Dirjen Teguh di hadapan pejabat tinggi pratama dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah para kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, para awak media, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara Katolik mencakup 3,07 persen dari penduduk atau 8.801.228 jiwa. Pemeluk Agama Hindu dengan 1,66 persen dari populasi atau 4.770.486 jiwa, dan Buddha mencakup 0,70 persen atau 2.002.402 jiwa. Kelompok minoritas lainnya termasuk penganut Kepercayaan dengan persentase 0,034 persen atau 98.894 jiwa dan Khonghucu sebanyak 78.020 jiwa atau 0,03 persen.
Berdasarkan status perkawinan, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendominasi kategori status belum kawin yakni sejumlah 130.990.917 jiwa, dibanding perempuan lebih banyak berada dalam status kawin yakni sebesar 136.737.034 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak pria yang belum menikah dibandingkan dengan wanita.
Dari sisi perceraian, cerai mati lebih banyak dialami pasangan menikah, yakni mencapai 13.581.796 jiwa dibanding dengan pasangan yang mengalami cerai hidup yakni sebanyak 5.383.946 jiwa.
Data ini memberikan gambaran mengenai struktur demografis dan dinamika sosial di Indonesia, serta dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Dengan pengembangan statistik hayati dan pemanfaatan data yang lebih baik, diharapkan dapat dihasilkan informasi yang lebih akurat dan berguna untuk mendukung berbagai program dan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik.
Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk Indonesia adalah tamatan Sekolah Dasar yakni sejumlah 63.716.244 jiwa. Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat sebanyak 62.244.290 jiwa, tamat SLTP/sederajat sejumlah 41.128.705 jiwa. Sementara yang belum tamat SD/sederajat berjumlah 30.205.225 jiwa.
Sedangkan penduduk Indonesia yang tamatan Diploma IV/Strata I berjumlah 13.884.436 jiwa; sebanyak 986.105 jiwa tamatan Strata II; dan 71.011 jiwa lainnya adalah tamatan Strata III.
Selanjutnya sebanyak 3.704.310 jiwa adalah tamatan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda; diikuti sebanyak 1.065.729 jiwa adalah tamatan Diploma I/II.
Pemanfaatan data ini mencakup berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, administrasi pemerintah, dan program-program sosial. Lembaga-lembaga tersebut menggunakan data kependudukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, yang esensial dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan program-program yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Dengan adanya kerja sama ini, data kependudukan menjadi dasar yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Data yang valid dan terkini membantu dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada penyusunan perencanaan dan evaluasi yang lebih baik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi publik.
Database kependudukan yang dikelola dengan baik memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi pembangunan yang efektif, memastikan alokasi sumber daya yang optimal, serta meningkatkan pelayanan publik. Dengan dukungan data yang terintegrasi dan up-to-date, Indonesia dapat terus membangun infrastruktur sosial dan ekonomi dengan lebih baik, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat proses menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Kontribusi data kependudukan juga tercermin dalam kemampuannya mendukung perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah, mulai dari pengembangan infrastruktur, kebijakan sosial, hingga program kesehatan dan pendidikan. Data yang valid memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menargetkan kelompok sasaran dengan tepat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukcapil***
